Perlindungan Hukum Terpidana terhadap Putusan Hakim Berdasar Alat Bukti yang Lemah menurut Sistem Hukum di Indonesia

Penulis

  • Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia Penulis
  • Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia Penulis

DOI

10.59017/setara.v2i1.211

Kata Kunci:

Legal Protection, Convicted Person, Weak Evidence, Criminal Procedure, Wrongful Conviction

Abstrak

This study examines legal protection for convicted persons who are sentenced on the basis of weak evidence under Indonesian criminal procedure law. Using normative juridical research with statutory and case approaches, the article reviews the 1945 Constitution, Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure, Government Regulation Number 92 of 2015, and several well-known wrongful-conviction or evidentiary controversy cases, including Sengkon-Karta, Risman Lakoro, Jessica Kumala Wongso, and Pollycarpus. The study finds that legal protection for convicted persons is still limited, even though the principle of human dignity requires stronger safeguards against judicial error. Existing regulation, especially Article 95 of the Criminal Procedure Code, has not yet provided adequate protection for convicted persons who later prove not to be the actual perpetrators. The article therefore argues that Indonesian criminal procedure law needs stronger remedial norms and a more balanced evidentiary approach in order to protect both public order and the rights of individuals facing conviction.

Referensi

Harahap, M. Y. (2015). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan (Edisi 2, Cet. 11). Sinar Grafika.

Purwantoro, G., & Sulasmini, E. (2012). UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen & GBHN. Penerbit Bintang.

Rahardjo, S. (2012). Ilmu hukum (Cet. 7). Citra Aditya Bakti.

Salim HS., & Nurbani, E. S. (2017). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi (Cet. 5). Raja Grafindo Persada.

Sofyan, A. M., & Asis, A. (2017). Hukum acara pidana: Suatu pengantar. Kencana.

Yudhistira, A. Salah hukum (abuse of justice) dalam kasus Sengkon-Karta perspektif hukum Islam [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan Nomor 663 K/PID/2017 dalam perkara Marsel Gerald Akbar alias Bule bin Yudi Francis.

Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST dalam perkara Jessica Kumala Wongso.

Putusan Nomor 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST dalam perkara Pollycarpus.

Antaranews. (2008). Tragedi Sengkon-Karta Gorontalo, kado buruk HUT Bhayangkara. Retrieved April 25, 2018, from https://www.antaranews.com/berita/69586/tragedi-sengkon-karta-gorontalo-kado-buruk-hut-bhayangkara

Diterbitkan

2019-06-06

Cara Mengutip

Perlindungan Hukum Terpidana terhadap Putusan Hakim Berdasar Alat Bukti yang Lemah menurut Sistem Hukum di Indonesia. (2019). SETARA : Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 22-26. https://doi.org/10.59017/setara.v2i1.211