Eksistensi Laboratorium Kriminal Puspomad untuk Mendukung Ketersediaan Alat Bukti Tindak Pidana di Peradilan Militer

Penulis

  • Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia Penulis
  • Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia Penulis
  • Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia Penulis

DOI

10.59017/setara.v3i2.385

Kata Kunci:

Military Justice, Criminalistics Laboratory, Evidence, Military Investigation, Legal Certainty

Abstrak

This study examines the institutional existence of the Criminalistics Laboratory of the Indonesian Army Military Police Center (Puspomad) and its role in supporting the availability of evidence in military criminal proceedings. Using normative juridical research supported by empirical findings, the article reviews the legal basis of military investigation and evidentiary law, including Law Number 31 of 1997 on Military Courts and internal organizational regulations of the Indonesian Army. The study finds that the existence of the Puspomad Criminalistics Laboratory has been recognized institutionally, but its operational role is still limited because supporting technical regulations, standard operating procedures, accreditation, and institutional positioning have not yet been fully strengthened. The article argues that clearer legal and organizational arrangements are needed so that criminalistics support can function effectively as a reliable evidentiary aid in military justice.

Referensi

Sianturi, S. R. (2010). Hukum pidana militer di Indonesia. Babinkum TNI.

Sofyan, A. (2013). Hukum acara pidana: Suatu pengantar. Rangkang Education.

Sasongko, H., & Rosita, L. (2018). Hukum pembuktian dalam perkara pidana untuk mahasiswa dan praktisi. Mandar Maju.

Habeahan, C. D. T. (2020). Peranan laboratorium forensik dalam pembuktian mengungkap tindak pidana yang menggunakan senjata api. Jurnal Hukum, 9(3).

Ismail, & Hapsoro, F. L. (2022). Penegasan penentuan jeda waktu bagi mantan terpidana dalam pencalonan kepala daerah. Jurnal Yudisial, 15(1).

Iswanto, A. Keabsahan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. E-Jurnal Dilmiltama.

Ningsi Eato, Y. (2017). Keabsahan alat bukti dan barang bukti pada perkara pidana. Lex Crimen, 6(2).

Santoso, H. A. (2021). Perspektif keadilan hukum teori Gustav Radbruch dalam putusan PKPU. Jurnal Jatiswara, 36(3).

Suhariyanto, D., & Aditya, R. (2019). Perlindungan hukum terpidana terhadap putusan hakim berdasarkan alat bukti yang lemah menurut sistem hukum di Indonesia. SETARA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1).

Direktori Putusan Pengadilan Tinggi III Surabaya. Retrieved October 22, 2022, from https://dilmilti3-surabaya.go.id/

Puspomad. Dansatidik Puspomad beserta perwira staf melakukan studi banding di Puslabfor Bareskrim Mabes Polri.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Markas Besar TNI Angkatan Darat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.

Diterbitkan

2022-12-12

Cara Mengutip

Eksistensi Laboratorium Kriminal Puspomad untuk Mendukung Ketersediaan Alat Bukti Tindak Pidana di Peradilan Militer. (2022). SETARA : Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 72-77. https://doi.org/10.59017/setara.v3i2.385