Analisis Yuridis Eksekusi Pengadilan atas Sita Jaminan Barang Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Penulis

  • Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia Penulis
  • Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia Penulis
  • Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia Penulis

DOI

10.59017/setara.v5i1.508

Kata Kunci:

Money Laundering, Asset Seizure, Court Execution, Asset Forfeiture, Criminal Procedure

Abstrak

This article examines the legal execution of court orders concerning the seizure of property connected to money laundering offences. The issue is important because asset seizure in money laundering cases stands at the intersection of criminal procedure, confiscation policy, and the broader goal of restoring illicit proceeds for the benefit of the public. Using normative juridical research, the article reviews Indonesian anti-money laundering law, criminal procedure rules, and judicial reasoning in Supreme Court Decision Number 1208K/Pid.Sus/2018. The study finds that the legal handling of seized assets remains problematic when courts rely on approaches that do not clearly distinguish between assets to be returned, assets to be forfeited to the state, and assets that should be tied to predicate offences and illicit proceeds. The article also finds that the case examined contains elements of predicate fraud and money laundering, raising the need for a more coherent asset-recovery framework. It concludes that legal certainty in this field depends on clearer statutory guidance, including the enactment of a more comprehensive asset forfeiture regime.

Referensi

Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). Pengantar metode penelitian hukum. Raja Grafindo Persada.

Garnasih, Y. (2003). Kriminalisasi pencucian uang (money laundering). Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Garnasih, Y. (2017). Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia. Rajawali Pers.

Husein, Y., & K, R. (2023). Tipologi dan perkembangan tindak pidana pencucian uang. Rajawali Pers.

Irman, T. (2007). Praktik pencucian uang dalam teori dan fakta. MQS Publishing.

Marzuki, P. M. (2006). Penelitian hukum. Kencana.

Santosa, B. P., dkk. (2010). Lembaga pengelola aset tindak pidana. Paradigma Public Policy Institute.

Yanuar, M. A. (2021). Tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset. Setara Press.

Fernando, J., & Nugroho, S. A. (2018). Kedudukan sita pidana terhadap sita umum kepailitan. Jurnal Hukum Adigama.

Sjahdeini, S. R. (2003). Pencucian uang: Pengertian, sejarah, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya bagi masyarakat. Jurnal Hukum Bisnis, 22(3).

Suyitno, L. S. (2003). Peranan kepolisian dalam menindaklanjuti laporan PPATK. Jurnal Hukum Bisnis, 22(3).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208K/Pid.Sus/2018.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 37/PID.SUS/2018/PT BDG.

Diterbitkan

2024-06-06

Cara Mengutip

Analisis Yuridis Eksekusi Pengadilan atas Sita Jaminan Barang Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (2024). SETARA : Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 17-21. https://doi.org/10.59017/setara.v5i1.508