Reformulasi Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Teknologi Kecerdasan Buatan

Penulis

  • Imam Subekti Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia Penulis
  • Elly Kristiani Purwendah Correspondent Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia Penulis
  • Heru Sukrisno Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia Penulis
  • Sugeng Wahyudi Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia Penulis

DOI

10.59017/setara.v5i2.559

Kata Kunci:

Criminal Policy, Artificial Intelligence, Digital Crime, AI Regulation, International Cooperation

Abstrak

The reformulation of criminal policy in combating artificial intelligence (AI)-based crime has become an urgent issue as technology develops rapidly. This study examines legal challenges related to digital crime, regulatory strengthening, and the role of law enforcement institutions in addressing these problems. The method used is a literature study with a qualitative approach. The study finds the need for AI-specific regulation, the establishment or strengthening of institutions competent in technology, and international cooperation in combating AI-based crime. Such policy reform is expected to create a legal system that is more responsive to digital threats.

Referensi

Barda Nawawi Arief. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.

Brenner, S. W. (2010). Cybercrime: Criminal threats from cyberspace. Praeger.

Floridi, L. (2019). Establishing the rules for building trustworthy AI. Nature Machine Intelligence, 1, 261--262.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT Press.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (2020). Strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia 2020--2045.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). OECD principles on artificial intelligence.

UNESCO. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence.

Unduhan

Diterbitkan

2024-12-12

Terbitan

Vol 5 No 2 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum

Bagian

Articles

Lisensi

Hak Cipta (c) 2024 Imam Subekti, Elly Kristiani Purwendah, Heru Sukrisno, Sugeng Wahyudi (Author)

Creative Commons License

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Cara Mengutip

Reformulasi Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Teknologi Kecerdasan Buatan. (2024). SETARA : Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 51-59. https://doi.org/10.59017/setara.v5i2.559