Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Mencerminkan Rasa Keadilan sehingga Tidak Terjadi Pailit
Penulis
DOI
10.59017/setara.v2i1.208
Kata Kunci:
Suspension of Debt Payment Obligations, Bankruptcy, Insolvency Test, Debtor Protection, Legal CertaintyAbstrak
This article discusses the suspension of debt payment obligations as a legal mechanism that should reflect justice and prevent debt settlement from automatically ending in bankruptcy. The study emphasizes that the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law has not yet clearly regulated an insolvency test institution, even though such a mechanism is important to distinguish debtors who are genuinely unable to pay from debtors whose assets still exceed their debts. Using normative juridical research, the article examines the nature of bankruptcy, the legal character of suspension of debt payment obligations, the position of debtors and creditors, and the need for statesupervised insolvency assessment. The study finds that suspension of debt payment obligations should function as a fair restructuring instrument and not merely as a procedural step toward bankruptcy. Therefore, reform of the law is needed to provide clearer institutional authority and stronger protection for the parties, especially debtors seeking a fair opportunity to reorganize their obligations.
Referensi
Sjahdeini, S. R. (2009). Hukum kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Grafiti.
Suyatno, R. A. (2012). Pemanfaatan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai upaya debitor mencegah kepailitan. Kencana Prenada Media Group.
Widjaja, G. (2000). Perdamaian sebagai upaya penyelesaian utang. Business News.
Fitria, A. (2018). Penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai salah satu upaya debitor mencegah kepailitan. Lex Jurnalica, 15(1).
Tumbuan, B. G. F. (1998). Ciri-ciri utama penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Perpu. Makalah Seminar tentang Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Hukumonline. Retrieved from https://www.hukumonline.com
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2019 Dewi Iryani, Ismail (Author)
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
