(untitled) (Oratio Directa, 2018)
Komunikasi politik merupakan bagian dari kegiatan sistem politik yang mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan publik menjadi kebijakan. Penelitian ini mengkaji komunikasi politik anggota DPRD DKI Jakarta dalam perdebatan dan pengambilan keputusan mengenai Perda Reklamasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data primer dari wawancara, serta data sekunder dari telaah dokumen dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD DKI Jakarta menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi melalui komisi, Badan Legislasi Daerah, dan Badan Kehormatan. Alat kelengkapan tersebut menjembatani kemitraan legislatif dan eksekutif. Karena itu, penyusunan Perda Reklamasi memerlukan komunikasi politik antara DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoordinasikan inisiatif legislasi dan mencegah penyusunan rancangan peraturan yang sama.