(untitled) (Oratio Directa, 2021)
Negosiasi berperan penting dalam perumusan kebijakan publik ketika para aktor politik memiliki preferensi dan kepentingan yang berbeda. Penelitian ini mengkaji strategi negosiasi antarfaksi yang pro dan kontra terhadap pemerintah dalam penyesuaian RUU Pemilu Tahun 2017. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus serta membaca pembahasan kebijakan melalui perspektif dialektika hubungan dan komunikasi kelompok fungsional. Analisis difokuskan pada sistem pemilu, ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, besaran daerah pemilihan, dan metode konversi suara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi berlangsung melalui identifikasi masalah, penjelasan kepentingan fraksi, komunikasi intensif, lobi, pertukaran informasi, perbandingan alternatif, dan pencarian titik temu. Kesepakatan lebih mungkin dicapai ketika peserta menekankan tujuan kepemiluan yang sama dan mengelola perbedaan melalui dialog. Penelitian menyimpulkan bahwa negosiasi kebijakan memerlukan informasi terstruktur, komunikasi aktif antarfaksi, dan orientasi pemecahan masalah yang menjaga keadilan bagi para aktor pemilu.