Tinjauan Yuridis Hukum Perlindungan Anak terhadap Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak di Indonesia
Authors
- Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia Author
-
Puguh Aji Hari Setiawan
Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia
Author
- Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia Author
DOI
10.59017/setara.v4i1.411
Keywords:
Chemical Castration, Sexual Crimes Against Children, Child Protection, Criminal Sanctions, Human RightsAbstract
This article examines the regulation and application of chemical castration sanctions against perpetrators of sexual crimes against children in Indonesia. The issue is important because the government has attempted to respond to the persistence of child sexual violence through stricter punishment, yet the introduction of chemical castration has generated ethical, medical, and human rights controversy. Using normative and empirical juridical research, the article reviews statutory changes in child protection law, Government Regulation Number 70 of 2020, and the early judicial application of chemical castration. The study finds that chemical castration was introduced as an aggravated measure intended to produce deterrence, prevent repetition, and accompany rehabilitation for offenders in certain categories of child sexual violence. At the same time, the sanction continues to face criticism concerning bodily integrity, the role of medical professionals, and compatibility with constitutional and human rights norms. The article concludes that the implementation of chemical castration requires strict clinical assessment, clear procedural safeguards, and careful limitation to cases that meet the legal requirements, while the protection of child victims must remain the primary concern.
References
Smith, R. K. M., et al. (2008). Hukum hak asasi manusia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
Teguh, H. P. (2018). Teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana. Andi Offset.
Harahap, I. S. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif. Jurnal Media Hukum, 23(1).
Idran, M. (2011). Tinjauan yuridis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 5(3).
Ismail, & Hapsoro, F. L. (2022). Penegasan penentuan jeda waktu bagi mantan terpidana dalam pencalonan kepala daerah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021. Jurnal Yudisial, 15(1).
Mardiya, N. Q. (2017). Penerapan hukum kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. Jurnal Konstitusi, 14(1).
Naibaho, N. Polemik kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual.
Quraini, N. (2017). Penerapan hukum kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. Jurnal Konstitusi, 14(1).
Sari, O. U. (2014). Upaya perlindungan korban perkosaan ditinjau dari sudut pandang viktimologi. Jurnal Hukum.
Sitanggang, K. (2021). Hukum kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari kebijakan hukum pidana. Jurnal Juristic, 1(1).
Suryandi, D., & Hutabarat, N. (2020). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Jurnal Darma Agung, 28(1).
Wiarty, J., & Umar, Z. (2021). Kebiri kimia dalam kekerasan seksual terhadap anak. Jurnal Hukum Positum, 6(2).
Kompas. (2016, May 25). Darurat kekerasan seksual. Tersedia pada https://nasionalkompas.com/read/2016/5/25.
Tempo. (2023, February 24). Perppu kebiri kimia. Tersedia pada https://nasional.tempo.co/read/774029.
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
