Kepastian Hukum terhadap Hak Merek sebagai Bentuk Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual
DOI
10.59017/setara.v5i1.506Keywords:
Trademark Rights, Legal Certainty, Intellectual Property, Trademark Registration, Legal ProtectionAbstract
This article examines legal certainty in trademark rights as a form of protection for intellectual property. The issue is important because trademark registration does not only identify commercial origin, but also determines who receives exclusive legal protection when a dispute or infringement occurs. Using normative juridical research, the article reviews Indonesian trademark legislation, doctrinal theories of legal certainty, and the registration mechanism for trademark rights. The study finds that the constitutive registration system gives legal recognition and exclusive rights only after a mark is registered, so registration becomes the central gateway to protection. At the same time, legal certainty depends not only on clear statutory rules, but also on consistent administrative examination and judicial interpretation, especially in disputes over bad faith and similarity in principal elements. The article concludes that effective trademark protection requires both a coherent registration regime and a more precise standard for determining similarity and infringement so that right holders obtain meaningful legal certainty.
References
Ali, M. D. (2011). Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia. Raja Grafindo Persada.
Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). Pengantar metode penelitian hukum. Raja Grafindo Persada.
Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2003). Hak milik intelektual: Sejarah, teori dan praktiknya di Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Firmansyah, H. (2011). Perlindungan hukum terhadap merek. Pustaka Yustisia.
Gautama, S. (1993). Hukum merek Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Marzuki, P. M. (2006). Penelitian hukum. Kencana.
Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
Rato, D. (2010). Filsafat hukum: Mencari, memahami dan memahami hukum. Laksbang Pressindo.
Soekanto, S. (1984). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
Mertokusumo, S. (2007). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Liberty.
Suryadi, A. (2019). Pembatalan merek terdaftar dihubungkan dengan asas kepastian hukum bagi pemilik merek. Aktualita, 2(1).
Susanto, N. A. (2014). Dimensi aksiologis dari putusan kasus ST: Kajian putusan peninjauan kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. Jurnal Yudisial, 7(3).
Yusro, M. A. (2020). Implementasi mediasi penal terhadap penanganan hukum ujaran kebencian yang berkeadilan. Mimbar Hukum.
Prayogo, R. T. (2006). Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan Mahkamah Agung tentang hak uji materiil dan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang. Jurnal Legislasi Indonesia, 3(2).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
