Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota TNI Aktif yang Menduduki Jabatan Sipil untuk Mewujudkan Kepastian Hukum
Authors
DOI
10.59017/setara.v5i2.555
Keywords:
KPK Authority, Active Military Personnel, Civilian Office, Corruption Crime, Military JusticeAbstract
Legal facts show that corruption has occurred widely, massively, and structurally in Indonesia. This study examines the regulation of corruption crimes committed by active TNI members who hold civilian office and the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in handling such crimes. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary and secondary legal materials. The study finds that KPK has authority to coordinate and handle corruption cases involving military personnel through the legal reasoning reflected in Article 65 paragraph (2) of the TNI Law and Article 42 of the KPK Law. However, jurisdictional tension remains between the KPK Law and the Military Justice Law. To minimize uncertainty, reform of the Military Justice Law and clearer affirmation of KPK authority are needed so that corruption law enforcement can be more effective.
References
Ali, M. (2016). Hukum pidana korupsi. UII Press.
Atmasasmita, R. (2004). Sekitar masalah korupsi: Aspek nasional dan aspek internasional. Mandar Maju.
Hamzah, A. (2005). Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional. RajaGrafindo Persada.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.
Prasetyo, T. (2010). Kriminalisasi dalam hukum pidana. Nusa Media.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
